Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetens i

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten Pringsewu

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Kabupaten Pringsewu

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/k ota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/k ota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/k ota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/k ota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/k ota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/k ota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Tersedianya tanah untuk masyarakat

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi di Kabupaten Pringsewu

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten Pringsewu

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten Pringsewu

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INFRASTRUKTUR

Detail