Sekarang bisa di mana saja, kapan saja.
Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetens iDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio tenaga operator/te knisi/analis is yang memiliki sertifikat kompetensiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten PringsewuDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/KotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/KotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/KotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/KotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/KotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/KotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/KotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Kabupaten PringsewuDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditanganiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditanganiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditanganiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditanganiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/k otaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/k otaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/k otaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/k otaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/k otaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/k otaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
|
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah AbsenteeDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modalDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umumDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkanDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi di Kabupaten PringsewuDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kotaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten PringsewuDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten PringsewuDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATINFRASTRUKTUR Detail |